Batu Sandungan Transformasi Digital di Indonesia

batu sandungan transformasi digital di indonesia

Transformasi Digital di Indonesia sudah cukup meluas, tidak hanya di kalangan perusahaan besar. Kini transformasi digital sudah menyeluruh hingga ke lapisan manapun. Contohnya seperti solusi transportasi online Go-Jek, GrabBike dan Uber ini merupakan bukti transformasi digital yang sukses di Indonesia. Lantas apa hubungannya keamanan data dengan kedaulatan data ? dan apakah benar PP 82/2012 menjadi batu sandungan transformasi digital ? Simak ulasannya berikut ini.

Perbedaan Keamanan Data dan Kedaulatan Data

Memahami Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 (PP 82) mengenai Transaksi Elektronik, perlu mengetahui beda antara kedaulatan dan keamanan data. Terutama pada Pasal 17 Ayat 2 yang menyatakan :

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

Pada teks yang ditebalkan terlihat jelas bahwa PP 82 ini memiliki suatu inti tujuan yang sangat kritis. Karena beberapa negara juga menerapkan peraturan mengenai “Data Sovereignty” seperti Safe Harbour di Eropa, Rusia, China, dan beberapa negara lainnya.

Berikut penjelasan mengenai Keamanan Data dan Kedaulatan Data agar semakin jelas perbedaannya, dimana kedaulatan data sudah mencakup keamanan data, sedangkan keamanan data belum tentu menjamin kedaulatan data karena tergantung pada pemerintah di masing-masing negara.

Keamanan Data

Jika perusahaan menggunakan cloud storage dalam kapasitas apa pun, keamanan data dapat menjadi perhatian secara alami. Keamanan data, memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan kedaulatan data, ini merupakan dua hal yang sama sekali berbeda.

Keamanan data secara praktis merupakan langkah terpenting yang harus diambil untuk melindungi data pribadi atau perusahaan. keamanan data dapat mencakup hal-hal seperti :

  • Perlindungan data
  • Sistem enkripsi
  • Sistem password

Dalam hal Keamanan Data, tidak ada hubungannya dengan aspek hukum lintas negara.

Kedaulatan Data

kedaulatan data untuk transformasi digital lebih cepat

eandt.theiet.org

Seperti dijelaskan diatas, kedaulatan data sudah mencakup keamanan data. Masalah yang timbul saat transformasi digital dapat timbul, seperti misalkan terjadi pembobolan akun nasabah bank yang mempatkan data center di luar Indonesia, katakanlah di data center Singapore. Maka aparat penegak hukum akan kesulitan untuk mengejar pelaku karena keberadaan data tidak berada di wilayah hukum Indonesia.

Memang, bisa saja para aparat penegak hukum meminta data tersebut, akan tetapi jika ada konflik kepentingan antara Indonesia dan Singapura (contoh: Tax Amnesty) maka para penegak hukum di Indonesia akan mengalami kesulitan bahkan Indonesia dapat kehilangan data penting. Dalam hal ini, kedaulatan data berguna untuk keamanan dan stabilitas nasional.

Pada dasarnya, kedaulatan data adalah serangkaian hukum yang mengatur aturan bahwa cloud provider dan data center diwajibkan untuk mematuhi, dalam rangka untuk menentukan siapa yang memiliki kontrol atas dan akses ke data awan-disimpan. Secara tradisional syarat ini menyatakan bahwa data digital tunduk pada hukum negara di mana ia berada.

Hal ini tidak menghambat transformasi digital di Indonesia, justru akan menambah cepat transformasi digital di Indonesia. Lantas apa sebenarnya batu sandungan transformasi digital di Indonesia ?

Batu Sandungan Transformasi Digital di Indonesia

batu sandungan transformasi digital di indonesiaPenetrasi internet di Indonesia telah melebihi 50% dari populasi penduduk saat ini. Demikian dipihak perusahaan dan pemerintahan yang semakin terbuka ke publik. Pelayanan publik pun sudah didukung dengan sistem digital yang semakin memangkas birokrasi di daerah-daerah. Dengan demikian transformasi digital di Indonesia sudah dalam arah yang benar, hanya saja pengembangan sistem digital cukup terhambat.

Perusahaan yang masih menempatkan server di luar negeri dan para penyedia layanan cloud yang memasarkan di Indonesia namun enggan membuat datacenter di Indonesia, merupakan batu sandungan terbesar dalam transformasi digital di Indonesia.

Secara teknis, akses ke server yang berada di luar neger harus dilakukan koneksi keluar via satelit. Sedangkan akses ke data center di Indonesia hanya memerlukan koneksi lokal (IIX). Dalam hal ini kecepatan dan keamanan data tentunya lebih unggul pada koneksi lokal.

Contoh Batu Sandungan Transformasi Digital di Indonesia:

Go-Jek yang semisal menempatkan server mereka di luar negeri, katakanlah memakai AWS cloud. Maka akan terjadi network latency yang cukup tinggi. Hal ini akan berbeda jauh jika mereka menempatkan server di data center Indonesia. Oleh karena itu, transformasi digital harus di dukung dengan data center yang berada di Indonesia, karena secara teknis dapat meminimalkan gangguan operasional usaha.

Selain itu, downtime dalam beberapa menit saja jika terjadi cukup sering maka dapat menjadi batu sandungan bagi operasional perusahaan dan pemerintahan. Downtime dapat disebabkan karena masalah jaringan, cuaca, dan juga bencana alam. Hal ini justru dapat mengakibatkan transformasi digital bukan tersandung saja, akan tetapi terhenti, karena kerugian yang di akibatkan downtime ini dapat jauh lebih baik di cegah jika lokasi data center berada di Indonesia.

Selanjutnya, keengganan para provider cloud dan vendor dalam menempatkan data center di Indonesia adalah bahwa mereka juga mempertahankan kedaulatan negaranya dan mereka tidak pedulikan kedaulatan negara lain tentunya. Sebetulnya dari sini kita dapat melihat mana saja pihak  yang berpihak ke masyarakat Indonesia dan mana yang tidak peduli dengan kedaulatan negara melalui ketahanan data.

Kesimpulan:

PP 82 tahun 2012 dirumuskan pemerintah justru untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia, oleh karena itu sama sekali tidak dapat dijadikan alasan sebagai batu sandungan transformasi digital. Apalagi jika tuduhan tersebut di dasarkan dengan soal keamanan data, sedangkan kedaulatan data merupakan inti dari peraturan transaksi elektronik tersebut dimana secara otomatis hal keamanan data juga termasuk dalam himpunan masalah keamanan data.

Pemerintah Indonesia harus mulai menerapkan peraturan PP 82 2012 secara menyeluruh, dan inti dari peraturan tersebut terdapat pada Pasal 17 ayat 2, sebab tanpa di tergakkannya pasal tersebut maka sama saja menghapus seluruh pasal dalam PP 82 tahun 2012.

Semoga dengan memahami arti “Kedaulatan Data” dapat mencegah kesalahpahaman dalam mengartikan peraturan pemerintah No 82 Tahun 2012 tersebut, dan justru jika peraturan tersebut tidak ditegakkan maka akan menjadi batu sandungan transformasi digital di Indonesia.

Komentar ditutup.