Pentingnya Situs Cadangan Untuk Tiap Instansi Pemerintahan

Pentingnya Situs Cadangan Untuk Tiap Instansi Pemerintahan
Tanpa situs cadangan, layanan publik dapat terganggu jika terjadi downtime.

Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung operasional, sehingga seluruh instansi pemerintahan memiliki misi kritis. Downtime, atau kelumpuhan TI tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya. Tanpa adanya situs cadangan, operasional dapat menjadi lumpuh seketika.

Jika terjadi downtime, seluruh urusan dapat terganggu jika instansi pemerintahan tidak memiliki situs cadangan. Teknologi informasi di instansi pemerintahan selain digunakan untuk kebutuhan internal, juga untuk melayani publik. Akan ada risiko yang cukup besar jika sebuah instansi pemerintahan dengan misi kritisnya tidak memiliki situs operasional cadangan. Mari kita jabarkan dampak dari kelumpuhan infrastruktur TI tersebut.

Dampak Kelumpuhan Infrastruktur TI di Pemerintahan

Kita dapat ambil contoh tumbangnya situs KPU sesaat setelah pemilihan kepala daerah di tahun 2018. Dampak yang paling besar adalah turunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Kerugian tersebut sulit di ukur, namun potensi kerusakan secara laten sangat besar. Dan ini baru dari sisi front end, lantas bagaimana dari sisi back end ?.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2017 terdapat 4.3 juta Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 20 departemen. Katakanlah setiap departemen terdapat 200.000 pekerja, dimana setengahnya harus terhubung dengan data center di pusat.

Jika terjadi downtime, misal karena gempa, kebakaran, kesalahan teknis dan sebagainya, maka 100.000 orang tidak dapat bekerja hingga data center berhasil dipulihkan. Sekarang kita ambil asumsi gaji rata-rata PNS sebesar Rp. 5 juta, maka dalam 1 hari downtime akan terdapat inefisiensi sebesar Rp. 200.000 per PNS dan toral Rp. 20 milyar per hari!

Dalam kasus sebuah instansi pemerintahan tidak memiliki data center cadangan, maka pemulihan akan memerlukan waktu berminggu-minggu, bahkan dapat mengambil waktu bulanan. Instansi tersebut harus memesan rak server berikut server, instalasi kabel jaringan, dan memulihkan sebagian data yang dapat diselamatkan.

Oleh karena itu, instansi pemerintah tidak dapat mengambil risiko terlalu besar dengan tidak memiliki situs cadangan.

Pentingnya Situs Cadangan Untuk Setiap Misi Kritis

Walaupun instansi pemerintahan tidak bekerja 24/7, namun dampaknya cukup mengerikan jika terjadi downtime. Seperti yang dipaparkan di atas, per 1 hari downtime saja dapat berpotensi mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 20 milyar per instansi, bagaimana jika ini terjadi di beberapa instansi dalam setahun ? dan bagaimana jika pemulihan membutuhkan waktu hingga 20 hari ?.

Hal tersebut tidak akan terjadi jika instansi pemerintahan memiliki situs cadangan.

Memang, untuk membangun sebuah situs cadangan membutuhkan investasi yang sangat besar. Per 1000 meter persegi dapat menguras modal investasi lebih dari Rp. 200 milyar. Selain itu, membangun data center membutuhkan waktu yang lama.

Sebetulnya, saat ini sudah banyak data center di Indonesia yang dapat di andalkan untuk misi kritis. Penyedia data center dengan sertifikasi TIER III dari Uptime Institute dapat di andalkan oleh instansi pemerintah di Indonesia sebagai situs cadangan operasional.

Biaya colocation di situs cadangan tidaklah sebesar biaya downtime yang seperti dijelaskan di atas. Biaya per 1 hari downtime mungkin sama dengan biaya colocation untuk beberapa tahun di situs cadangan pihak ketiga. Disamping itu, kepercayaan publik dapat tetap terjaga dengan tetap adanya layanan operasional.

Sebagai contoh, jika data center Kemendagri lumpuh, tentu banyak urusan layanan publik yang terganggu. Misal, untuk perpanjangan kartu tanda penduduk dan sebagainya.

Setiap instansi pemerintahan jika terdapat downtime operasional akan memberikan dampak kerugian ke publik. Misal di Ditjen Bea dan Cukai, jika operasional administrasi lumpuh akan terdapat kemungkinan lambatnya urusan di pelabuhan, dan ini dapat berdampak pada pelaku usaha.

Oleh karena itu, sangat penting bagi instansi pemerintahan untuk memiliki situs cadangan dan ini harus menjadi standar kewajiban operasional. Tanpa situs cadangan, selain kerugian inefisiensi dari sisi kepegawaian dan kepercayaan publik, juga dapat berdampak pada terhambatnya roda perekonomian nasional.

Serangan Cyber di Era Digital

Downtime TI juga dapat disebabkan karena seluruh jaringan terkena infeksi malware ransomware yang menyandera seluruh perangkat yang digunakan untuk bekerja. Tren serangan cyber tidak ada menunjukkan sudah menurun. Keamanan teknologi informasi saat ini mulai berubah, semakin melibatkan pencadangan yang dapat mengenali pola perilaku malware.

Malware sekarang ini sudah jauh lebih canggih. Mereka dapat berdiam diri pada sebuah sistem dan kemudian dapat di aktifkan sewaktu-waktu. Jenis malware ransomware dapat mengubah ‘digital signature’ setiap menit, sehingga sulit untuk di deteksi tanpa teknologi pengenalan perilaku.

Cadangan yang terinfeksi malware, jika dipulihkan dapat berpotensi tersebar lagi. Oleh karena itu, sistem pencadangan saat ini harus memiliki pengenalan pola perilaku malware sehalus mungkin.

Situs cadangan juga dapat berfungsi untuk mitigasi dampak dari serangan malware. Tentunya dengan memilki pola pengenalan perilaku malware.

Di Amerika Serikat, beberapa instansi pemerintahan daerah berkali-kali terkena serangan malware. Hal tersebut mengakibatkan terputusnya layanan publik, seperti pembayaran listrik, gas, dan air. Namun, mereka memiliki situs cadangan dan operasional dapat pulih dalam waktu yang lebih cepat.

Apa yang terjadi jika instansi pemerintahan di Indonesia terkena malware dan tidak memiliki situs cadangan? 

Maka, sudah saatnya sekarang untuk memiliki situs cadangan bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Dan ini tidak perlu menguras anggaran ratusan milyar per departemen. Cukup memakai colcoation disaster recovery yang sudah ada di Indonesia.

Downtime tidak ada yang dapat prediksi. Potensi downtime lebih meningkat di era digital dengan ancaman cyber. Downtime hanya dapat di kelola, dan ini artinya seluruh instansi pemerintahan wajib mempunyai situs cadangan.