Program Penyadapan Publik Ditentang LSM di Pengadilan HAM

Program Penyadapan Publik Ditentang LSM di Pengadilan HAM

Privacy International, Liberty dan Uni Kebebasan Sipil Amerika di antara 10 kelompok hak asasi manusia mendukung penentangan terhadap program penyadapan publik di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Privacy International dan sembilan organisasi hak asasi manusia lainnya telah mengajukan tuntutan ke pengadilan, di Strasbourg. Dalam kasus pertama untuk menantang pembuktian legalitas program penyadapan tersebut yang sebelumnya diungkapkan oleh Edward Snowden.

Tindakan ini menanggapi putusan pemerintah Inggris atas penyelidikan yang dilakukan pada bulan Juni 2015. Penyelidikan tersebut menyatakan bahwa pemerintah Inggris telah melakukan penyadapan yang melanggar hukum organisasi non-pemerintah, Amnesty International dan Pusat Sumber Daya Hukum.

Program Penyadapan Publik Inggris dan  Amerika Serikat

Kasus ini akan menuntut pembuktian legalitas penyadapan masal yang dilakukan secara langsung oleh badan-badan intelijen UK, dan fasilitas akses yang dapat memotong perlindungan privasi untuk badan-badan intelijen Inggris dengan mengakses email, data web browsing dan catatan telepon yang dikumpulkan dan disimpan oleh Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

“Selama bertahun-tahun, pemerintah Inggris telah diam-diam mencegat volume besar lalu lintas internet yang mengalir,” kata Caroline Wilson Palow, penasihat umum di Privacy International. “Pada saat yang sama, hal itu juga memberikan akses informasi untuk pemerintah AS yang sama besarnya.”

Menurut dokumen yang diajukan di pengadilan, Inggris mengklaim hak untuk mencegat setiap komunikasi yang melintasi Inggris dalam jumlah besar. Pencegatan itu, baik dari warga Inggris dan warga negara asing. Dan hal tersebut menegaskan sebuah hak bebas untuk memperoleh data komunikasi oleh AS dan negara-negara lain.

Dinas intelijen UK – Dinas Keamanan (MI5), Secret Service Intelligence (MI6) dan Markas Komunikasi Pemerintah (GCHQ) – sekarang dapat mencegat, menyimpan dan menganalisis sejumlah besar data internet dan komunikasi individu tanpa dasar apapun untuk kecurigaan yang wajar.

Intersepsi masal oleh Inggris dan kemampuan layanan keamanan Inggris untuk mendapatkan aliran data besar yang juga diserahkan ke AS dan mitra intelijen lainnya dipandang tidak sesuai dengan hak-hak kebebasan berekspresi dan jaminan privasi oleh Pasal 8 dan 10 dari Konvensi Eropa tentang Hak Manusia.

Akses ke Arsip Data Besar

Berdasarkan perjanjian pembagian intelijen rahasia, Inggris memiliki akses ke arsip data besar pada warga negara Inggris yang diperoleh oleh NSA melalui Executive Order 1233.

Komunikasi diperoleh melalui program termasuk Dishfire, yang mampu menyadap 194 juta pesan teks sehari, Co-traveler, yang mencatat hampir 5 miliar lokasi ponsel, dan Muscular yang dapat memperoleh komunikasi langsung dari Yahoo dan data center Google, menurut sebuah dokumen yang dibocorkan oleh Snowden.

LSM mengklaim bahwa Inggris: kekurangan persyaratan yang jelas untuk kecurigaan sebelum menempatkan orang di bawah pengawasan. Hal ini juga berarti tidak ada pernyataan yang jelas tentang pelanggaran yang menjadi dasar diperbolehkannya penyadapan. Pemerintah Inggris gagal menempatkan batas waktu perpanjangan terhadap penyadapan yang dapat berlangsung. Ini seperti tidak memiliki prosedur yang memadai untuk pemeriksaan, analisis dan penyimpanan data. Mereka gagal untuk memberikan otorisasi yang memadai terhadap kegiatan tersebut.

Selain Yahoo dan Data Center Google, sebelumnya juga dikabarkan bahwa Apple memberikan “back-door” untuk NSA agar dapat melakukan penyadapan. Namun hal tersebut di bantah oleh pihak Apple. Akuisisi Yahoo oleh Verizon juga mengalami hambatan, dan sekarang Verizon sedang menego diskon sebesar USD 1 Milyar (Rp. 13 Triliun) karena kejadian peretasan 500 juta akun pelanggan yahoo. (CW/RI).