Lemahnya Kedaulatan Data Tidak Menguntungkan Indonesia

lemahnya kedaulatan data tdak menguntungkan indonesia

LinkedIn dengan 400 juta anggota di seluruh dunia, memiliki 50 juta pengguna di Asia dan 18 Juta Pengguna di ASEAN. Di Indonesia, member LinkedIn mencapai 6 juta orang, sedangkan di Singapora hanya 1 juta orang. Lantas bagaimana Indonesia dapat “kecolongan” dalam hal investasi data center LinkedIn yang lebih memilih menempatkan pada negara dimana penggunanya hanya sedikit ? Lemahnya kedaulatan data di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan besar tidak berinvestasi di Indonesia.

Sebelum menjawab pertanyaan diatas, ada baiknya kita mendalami latar belakang keputusan LinkedIn dalam menempatkan server mereka di Singapura. Sehingga pemerintah dapat mulai mengatasi lemahnya kedaulatan data yang tidak menguntungkan Indonesia.

LinkedIn Merubah Desain Data Center

Setelah pusat data terbaru LinkedIn beroperasi penuh di Hillsboro, Oregon, akhir tahun depan, perusahaan akan menyelesaikan transisi multi-tahun dari menyewa kapasitas colocation ritel ke sistem data center.

Data center memberikan mereka kelebihan dalam fleksibilitas desain infrastruktur, yang merupakan sesuatu yang diperlukan oleh tim infrastruktur LinkedIn untuk meningkatkan efisiensi serta kepadatan daya. Generasi desain data center berikutnya meliputi distribusi 400-volt power, kabinet bertingkat yang dapat menolak panas, dan kepadatan energi dua kali lipat.

Pusat data LinkedIn di Oregon akan menjadi situs pertama yang memiliki fitur desain terbaru ini. Setelah beroperasi, perusahaan berencana untuk menonaktifkan penyebaran colocation ritel mereka yang sebsar 2 megawatt.

Dua situs data center inti LinkedIn lainnya di AS berada pada di fasilitas data center di Virginia dan Texas. Merupakan hal logis bagi mereka untuk merencanakan lokasi ketiga di sekitar Pantai Barat.

Pembukaan Data Center Terbaru di Singapura

Seperti telah dilaporkan sebelumnya, LinkedIn menyewa colocation dari Digital Realty Trust baik untuk di Virginia dan Texas. Penyedia colocation server tersebut telah berubah nama menjadi data center Equinix.

Setidaknya dua pusat data LinkedIn baru diharapkan dapat beroperasi tahun depan, satu di Hillsboro dan yang lainnya di Singapura.

Sementara basis pengguna jauh lebih kecil daripada Facebook – LinkedIn mengatakan saat ini memiliki 400 juta anggota terdaftar, sementara perkiraan terbaru Facebook adalah sekitar 1 miliar pengguna sehari. Orientasi karir dan jaringan profesional di jaringan sosial juga terus-menerus menuntut penambahan kapasitas data center untuk memastikan situs tetap dapat diakses bagi anggotanya di seluruh dunia.

Infrastruktur data center LinkedIn saat ini memiliki total kapasitas sekitar 30 MW, 3 MW ditempatkan pada fasilitas data center di luar AS. Kebutuhan penyimpanan dan komputasi tumbuh lebih dari 30 persen selama 12 bulan terakhir.

Kapasitas baru di Hillsboro, sekitar 20 mil sebelah barat dari Portland, akan berada dalam ruang yang disewa dari World Trade Data Center, penyedia data center grosir yang dibentuk tahun lalu sebagai akibat dari merger antara Dallas World Trade dan Data Center Fortune. LinkedIn tidak menentukan berapa kapasitas yang dikontrak dengan World Trade, tetapi laporan berita lokal mengatakan sekitar 8 MW.

Lemahnya Kedaulatan Data Menguntungkan Negara Lain

Lemahnya Kedaulatan Data Menguntungkan Negara LainData Center LinkedIn di Singapura, diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2016, akan mendukung sekitar 6.500 server. Teknisi sedang sibuk menggelar aplikasi pada server Singapore. Tentunya server mereka di Singapore untuk menopang operasional para member LinkedIn di Indonesia yang jumlahnya 6x lipat dari member mereka di Singapura.

Data center terbaru LinkedIn seluas 2183 meter persegi tersebut berlokasi di Jurong. Investasi telah dikeluarkan senilai Rp. 1 triliun lebih hingga saat ini. LinkedIn memiliki laba sebesar Rp. 10 triliun di tahun 2015, dan pendapatan sebesar Rp. 40 triliun.

Dari sisi investasi saja, Indonesia telah melewatkan potensi 1 triliun untuk investasi data center. Belum lagi dari sisi pembelanjaan modal bulanan untuk operasional. Dari penjelasan tersebut diatas, biaya operasional mereka adalah Rp. 30 triliun Dengan 400 juta member, 20% nya berada di regional Asia Pasifik yang mana akan dilayani server di Singapura, maka biaya operasional di server Singapura idealnya di alokasikan sebesar Rp. 6 triliun per tahun.

Dari sisi lapangan pekerjaan, tentunya negara pemberi tax heaven ini  akan kebanjiran lowongan pekerjaan bergaji besar. Dari 9.900 (katakanlah: 10.000) jumlah staff LinkedIn di seluruh dunia, maka jika 20% nya berarti terdapat 2.000 lapangan pekerjaan terbuka di data center mereka di Singapura.

Sebetulnya merupakan tugas dari Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk mendatangkan investor di bidang teknologi sebanyak-banyaknya. Dengan mengatakan bahwa “tidak harus data center perusahaan asing berada di Indonesi” ini sama saja melemahkan kedaulatan bangsa Indonesia.

Secara teknis, sebetulnya lebih diuntungkan jika perusahaan asing yang melayani orang-orang di Indonesia jika mereka memiliki data center di Indonesia. Network latency merupakan isu utama LinkedIn membuka data center di Singapura, sehingga para member di Indonesia dapat lebih nyaman dalam membuka situs LinkedIn, terutama di era mobile sekarang ini dimana batere ponsel cepat habis, akses browsing dan membuka aplikasi harus cepat.

Namun, dalam hal akses jaringan antara Indonesia ke Singapore, masih memiliki network latency dan turn arround transport yang cukup tinggi, berhubung jarak Jakarta sebagai kota besar di Indonesia dengan data center Jurong, Singapore cukp jauh.

Oleh karena itu, setidaknya dengan lemahnya kedaulatan data pun yang tidak di tegakkan oleh Menkominfo di era Presiden Jokowi ini, Indonesia masih ada kemungkinan “kecipratan” berkah dari LinkedIn. Perusahaan data center di Singapore tersebut juga harus menempatkan server di Indonesia untuk konten statis, agar kecepatan akses situs LinkedIn dapat lebih cepat bagi pengguna di Indonesia.

Pernyataan Menkominfo yang bertentangan dengan PP 82 tahun 2012 (pasal 17 ayat 2) sama sekali tidak menguntungkan Indonesia. Hal ini merupakan batu sandungan terbesar dalam transformasi digital di Indonesia dimana peluang tersebut hilang dan pergi negara lain. Adapun PP 82 tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Menkominfo.

Dengan menyatakan pendapat yang berbeda dengan tugas dan tanggung jawab yang di emban, ini sama saja artinya Menkominfo berkeberatan dalam mengakan kedaulatan data di Indonesia. Lemahnya kedaulatan data dapat menjadikan masa depan bangsa Indonesia terus bergantung pada hal-hal yang dibeli dari negara lain. Kemandirian teknologi di Indonesia masih jauh karena lemahnya kedaulatan data saat ini.

Setidaknya, untuk mengatasi lemahnya kedaulatan di Indonesia, pemerintah dapat memulai dengan memberbaiki pernyataan yang salah tersebut, kemudian memulai penegakan kedaulatan data dengan memberikan fasilitas lebih bagi penempatan data center di Indonesia bagi perusahaan asing. Misal, dengan memberikan rabat pajak jika menggunakan data center di Indonesia yang dimiliki oleh mayoritas pengusaha Indonesia.

Komentar ditutup.